KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMICU AMUK MASSA

Oleh Faiq Anan Murobby, 1006772323

Kebijakan pemerintah merupakan suatu produk dari proses ‘perenungan dan pengkajian’ dari sebuah masalah dan merupakan aplikasi dari suatu peraturan yang dihasilkan dari pengkajian masalah tersebut. Kebijakan pemerintah ada yang bersifat lokal dan adapula yang bersifat menyeluruh. Kebijakan lokal biasanya dihasilkan oleh pemerintah daerah (pemda), sedangkan kebijakan menyeleruh sihasilkan oleh pemerintah pusat. Adakalanya kebijakan-kebijakan tersebut diterima oleh rakyat maupun ditolak dan diprotes oleh rakyat. Namun, secara umum suatu kebijakan pemerintah tidak seutuhnya mendapat dukungan atau kritikan dari masyarakat. Ada kelompok yang mendukung ada juga kelompok yang menentang.

Amuk masa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan pelampiasan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu pemicu terjadinya amuk massa. Kebijakan pemerintah yang dinilai masyarakat tidak pro-rakyat menjadi sebuah permasalahan yang dapat berujung pada aksi protes serta mempunyai kemungkinan menjadi aksi rusuh. Suatu kebijakan pemerintah sebelum disahkan dan umumkan kepada publik sejatinya sudah dikaji berulang-ulang. Namun, masyarakatlah yang menilai karena masyarakat yang tahu betul akan kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang cenderung emosi dapat merusak stabilitas bangsa. Kemungkinan hal ini menjadi isyarat terperosoknya Indonesia ke arah sindrom negara gagal (failed states). Merujuk tesis Noam Comsky, wujud sindrom negara gagal, terlacak dari dua gejala utama. Pertama, gejala ketidakmampuan negara melindungi warganya dari tindak kekerasan. Padahal, fungsi mendasar hadirnya negara, oleh Robert I Rotberg, adalah untuk menciptakan rasa aman dan menjaga kelangsungan tertib sosial. Yang terjadi saat ini, kewibawaan negara seakan lumpuh dibajak teror kekerasan. Stabilitas sosial berada dalam kondisi "gawat darurat". Pasalnya, rentetan kekerasan massa yang sering berujung pada tindakan "bar-bar" demikian gampang meledak di mana pun tempatnya. Nyaris, ruang publik terasa penuh sesak dengan ancaman teror kekerasan. Akibatnya, kebutuhan publik atas rasa aman, terasa menjadi barang yang langka. Kedua, sindrom negara gagal, terlacak dari gejala lumpuhnya institusi-institusi demokrasi dan lembaga penegak hukum akibat praktik penyalahgunaan kekuasaan. Tesis Comsky ini, menegaskan bahwa aksi amuk massa yang belakangan makin marak, adalah akibat makin memburuknya kinerja institusi-institusi demokrasi dan lembaga penegak hukum karena praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Kondisi kebangsaan yang tengah terkoyak akibat rentetan kekerasan massa tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Nasib negeri ini mesti mendapatkan penanganan ekstra agar tidak terperosok ke dalam krisis sosial yang berkepanjangan. Secepatnya kewibawaan negara di mata rakyat mesti dipulihkan kembali. Bercermin pada kepemimpinan Mahatma Gandhi, keteladanan pemimpin sesungguhnya tercermin dari kesungguhannya merasakan kepedihan hidup yang dialami rakyat. Bukan sebaliknya, mengabaikan terhadap kesengsaraan nasib rakyat.